Oleh Idham Ali

Paska pemilihan presiden, kondisi politik di Maluku Utara terlihat stabil karena masalah tersebut tidak terlalu diwacanakan oleh masyarakat maupun para elit yang berkepentingan langsung, namun yang wacana hangat adalah hasil pemilihan legislatif yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota maupun provinsi.

Dua kabupaten yakni kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara yang hingga kini hasil penetapannya masih dipersoalkan partai maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah tersebut. Bahkan aksi protes pun ditindaklanjuti sampai tingkat demonstrasi di lapangan dengan mengarahkan
massa.

Beberapa kabupaten dan provinsi sendiri para calon anggota dewan yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagian kemungkinan tak akan dilantik karena dianggap bermasalah yang saat ini masih dalam proses hukum.

Kepercayaan publik terhadap KPU pun mulai hilang karena dinilai kinerja KPU tidak transparan dan penuh kepentingan pragmatis, bahkan dituding anggota KPU telah disuap. Panwas selaku lembaga yang melakukan pengontrolan terhadap KPU pun hilang kepercayaan oleh masyarakat. Bahkan dinilai ikut melakukan perselingkuhan dengan KPU.

Saling unjuk gigi pun dilakukan baik oleh KPU, Panwas maupun LSM serta elemen masyarakat lainnya. Sikap saling tuding dan saling gugat ramai dipertontonkan dan ini menjadi berita utama disetiap media lokal.

Selain masalah di atas, kondisi politik yang hangat di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah pertarungan pemilihan kepala daerah tahun 2010. Dari 7 kabupaten dan 2 kota, di tahun 2010 akan digelar pemilihan kepala daerah di 8 kabupaten/kota minus kabupaten Halmahera Tengah.

Ke delapan kabupaten/kota tersebut, yakni kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Halmahera Barat, kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Timur, kabupaten Pulau Morotai, kota Ternate, dan kota Tidore Kepulauan. Momentum tersebut calon yang ikut bertarung nanti terlihat masih didominasi para incumbent, seperti kabupaten Halmahera Selatan yang saat ini dinahkodai Muhammad Kasuba, kabupaten Halmahera Timur oleh Welhemus Tahalele, kabupaten Halmahera Utara oleh, kabupaten Halmahera Barat oleh Namto Hui Roba, dan kota Tidore Kepulauan oleh Achmad Mahifa. Sedangkan kota Ternate yang dinahkodai Syamsir Andili tak akan maju karena sudah dua periode.

Tentunya kondisi ini sangat mempengaruhi tensi konstalasi politik di tengah-tengah masyarakat, karena berbagai elemen masyarakat mulai mendatangi para kandidat untuk melakukan kontrak politik dan membentuk tim sukses guna menggolkan jagonya. Para kandidat pun tak mau ketinggalan dengan melakukan konsolidasi melalui organisasi paguyubannya. Bahkan momentum bulan Ramadhan ini bukan hanya sekedar bulan ibadah tetapi bulan yang penuh dengan nuansa politik karena sebagian besar kandidat di masing-masing kabupaten/kota melancarkan jurus politiknya. Berbagai atribut kandidat pun mulai terpajang di setiap sudut jalan maupun tempat strategis lainnya.