|
Oleh Zainal Abidin
SATU per satu mobil dinas (mobdin) anggota DPRD Surabaya periode 2004-2009 pulang kandang. Namun, kondisinya berbeda, tak seperti saat mobdin tersebut dipinjamkan kepada wakil rakyat yang terhormat itu lima tahun silam. Sebagian besar mobdin kembali dalam kondisi tak sempurna.
Terakhir, yang mengembalikan mobdin adalah mantan Wakil Ketua Komisi A Indra Kerta Menggala, politikus Partai Demokrat, dan Sekretaris Komisi C asal Partai Golkar Muhammad Alyas. Berdasar pantauan Jawa Pos, beberapa bagian kendaraan tersebut hilang. Toyota Kijang 1997 yang dipinjam Alyas misalnya. Yang dicatat hilang pada berita acara pengembalian di sekretariat dewan (setwan) adalah radio tape. Radio tape adalah bagian integral mobdin ketika awal dipinjamkan kepada anggota dewan. Dulu peranti itu berharga sekitar Rp 700 ribu. Kini harganya diperkirakan sudah drop jadi Rp 300 ribu. Selain itu, dongkrak mobdin tersebut raib. Padahal, secara umum, mobdin yang pernah dipakai Alyas tersebut tiba dalam kondisi baik. Fisik mulus; mesin juga masih bagus. Mobdin yang dipakai Indra juga idem ditto. Radio tape mobdin lenyap. Itu memang menunjukkan bahwa mantan anggota dewan sangat tidak bertanggung jawab. Sebab, banyak mobdin yang kembali ke garasi setwan dalam kondisi buruk. Yang terbilang parah adalah Toyota Kijang 1997 dengan nomor polisi L 1074. Mobdin tersebut pernah menjadi tunggangan mantan Wakil Ketua Komisi D asal PDIP Baktiono. Gardan mobil patah, akinya hilang, olinya bocor, dan bannya kempis. Akhirnya, mobdin yang selama ini dipinjamkan Baktiono kepada konstituennya itu harus turun mesin. Setwan pun harus menanggung beban perbaikan lebih dari Rp 7 juta untuk mobdin tersebut. Soal tape mobdin yang hilang, Alyas mengakui. Dia mengatakan, peranti itu memang sengaja dicopot karena sudah rusak. Kalau dihidupkan, alih-alih jernih, suaranya begitu buruk. Namun, soal harga, Alyas menyatakan bahwa radio tape tersebut berharga tak lebih dari Rp 150 ribu. Yang terang, dia tetap mengaku salah lantaran mengembalikan mobdin dalam kondisi tidak utuh. "Saya akan belikan tape yang baru kalau memang diperlukan," janjinya. Tentang dongkrak, ungkap Alyas, di mobdin yang dia pinjam tak ada peranti tersebut. Alyas boleh mengelak. Namun, dalam berita acara yang dimiliki setwan, tertulis jelas, ketika awal keluar, mobdin itu dilengkapi dongkrak. "Saya punya bukti konkret bahwa Pak Alyas bohong," tandas sumber Jawa Pos yang merupakan pegawai penarik mobdin setwan. Secara umum, Alyas mengaku salah atas keterlambatan pengembalian mobdin tersebut. Dalihnya, setelah resmi tidak menjadi anggota DPRD, Alyas lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota. Terutama untuk mengurus bisnisnya yang sempat terbengkalai selama dia menjadi wakil rakyat. Alyas tidak bersedia menyebutkan bisnis apa yang ditanganinya itu. Selain masalah kesibukan, Alyas punya alasan lain soal keterlambatan tersebut. Dia menjelaskan, mobdin yang dia pakai sejatinya akan diproyeksikan untuk legislator asal Partai Golkar. Dia juga menyatakan sengaja merawat mobdin itu. Sebab, hampir semua mobdin yang dipakai anggota dewan rata-rata bobrok. Tujuannya, ketika ada anggota dewan baru asal Golkar mulai bertugas, baik di fraksi maupun komisi, mereka bisa menggunakan mobdin tersebut. "Coba cek, masih bagus kan mobilnya. Memang, mobil tersebut sengaja tidak saya pakai. Biar nanti teman-teman dari Golkar yang akan menggunakannya," tutur dia. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD Surabaya Liestyaningsih mengatakan bahwa pengembalian mobdin mantan anggota dewan itu sangat berat. Beberapa mantan anggota DPRD ngotot mengembalikan mobdin tersebut setelah Idul Fitri. Untuk itulah, Lies berjanji lebih agresif dalam menagih. "Kawan-kawan di setwan sudah mengirimkan surat terkait pengembalian mobil tersebut. Meski beberapa waktu lalu dilakukan, kami akan lakukan lagi. Tidak masalah," tandas Liestyaningsih kemarin. Namun, harapan Lies (sapaan Liestyaningsih) tersebut agaknya jauh dari harapan. Menurut sumber Jawa Pos di internal setwan, keberadaan dua mobdin milik mantan anggota legislatif asal PDIP dan PKB tidak jelas. "Bahkan, ada satu mobil yang sekarang berada di Madiun," ungkapnya. (nur/dos)
Sumber: Jawa Pos, Halaman Metropolis, 6 September 2009.
|